Pimpinan YLKBH Meraih Predikat Doktor

Fakultas Hukum (FH) Universitas Borobudur menggelar ujian terbuka promosi doktor Ilmu Hukum di Gedung D pascasarjana pada Kamis, q18 Januari 2024. Promovendus Ridwan Syaidi, S.H., M.H., mempresentasikan hasil penelitiannya secara langsung di hadapan tim penguji yang dipimpin Wakil Rektor  Prof. Dr. Ir. H. Rudi Bratamanggala.MM., yang mewakili Rektor Universitas borobudur. Sidang promosi doktor ini turut dihadiri tim penguji internal, antara...

Read More

Kasus Dugaan Pembunuhan Berencana Ferdy Sambo

      Pict by:JPNN.COMIrjen Ferdy Sambo telah ditetapkan sebagai tersangka kasus kematian Brigadir J alias Nofriansyah Yosua Hutabarat dan diumumkan langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.Ferdy Sambo disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsider pasal 338 KUHP juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. "Perbuatan terdakwa Ferdy Sambo, SH., SIK., MH. tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 340 KUHP juncto...

Read More

MK Dengarkan Laporan Hasil PSU Pilkada Mamberamo Raya

Kuasa hukum Pihak Terkait Ridwan Syaidi Tarigan memberikan keterangan pada sidang lanjutan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Raya, Selasa (19/4) di Ruang Sidang MK. Foto Humas/Ifa. Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) Kabupaten Mamberamo Raya, Selasa (19/4) untuk laporan hasil pemungutan suara ulang (PSU) di 10 TPS. KPUD Mamberamo...

Read More

MK Tafsirkan Makna ‘Segera’ dalam KUHAP

Pasal 18 ayat (3) KUHAP tidak memenuhi asas kepastian hukum yang adil. Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian uji materi Pasal 18 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1981  tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dimohonkan Hendry Batoarung Ma’dika. Dalam putusannya, MK memberi tafsir kata ‘segera’ dalam Pasal 18 ayat (3) KUHAP. Menurut MK, lema ‘segera’ harus dimaknai selama 7 hari. Ini artinya, surat tembusan pemberitahuan...

Read More

Kartu Kredit Dominasi Pengaduan Sistem Pembayaran di BI

Mulai dari masalah bunga, hingga penagihan oleh debt collector. Bank Indonesia (BI) mencatat, sejak Agustus 2013 sampai Januari 2014, pengaduan masyarakat terkait sistem pembayaran didominasi oleh kartu kredit. Dari 71 pengaduan yang masuk ke BI, sekitar 86 persen merupakan pengaduan terkait kartu kredit. “Sebanyak 86 persen dari 71 pengaduan sepanjang Agustus 2013 sampai Januari 2014 adalah pengaduan terkait dengan kartu kredit,” kata Direktur eksekutif Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI Rosmaya Hadi di Jakarta,...

Read More

Bagaimana Memilih dan Bekerjasama dengan seorang Pengacara

Walaupun Anda mungkin tidak membutuhkan nasehat hukum secara teratur, barangkali ada baiknya kalau seorang pengacara tersedia jika dibutuhkan oleh perusahaan. Dengan demikian, kalau Anda membutuhkan nasehat dan bantuan hukum, Anda akan bekerjasama dengan orang yang menyenangkan Anda, dan yang mengerti kebutuhan bisnis Anda. Kapan Anda akan membutuhkan nasehat hukum? Disini adalah beberapa situasi tertentu: Bilamana Anda memutuskan menjadi badan hokum - dan perlu menyiapkan seluruh dokumen yang penting Bilamana Anda sedang coba menulis...

Read More

IPW Minta KPK Tindak Lanjuti Laporan MABBAK

ilustrasi Gedung KPK (Foto:Okezone) JAKARTA - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menindaklanjuti laporan dugaan ketidakwajaran harta yang dimiliki Kapolda Bangka Belitung Brigjen Pol Budi Hartono Untung, yang dilaporkan LSM Masyarakat Perantau Asal Bangka Belitung Anti Korupsi Pejabat Bangka Belitung (Babel) (MABBAK) ke KPK Senin 10 Februari 2014. “KPK harus serius...

Read More

48 Perusahaan Belum Membayar THR Buruh

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengungkapkan hingga H-1 menjelang lebaran masih ada 48 perusahaan yang belum membayar tunjangan hari raya (THR) karyawannya. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal menjelaskan, perusahaan yang melummembayar THR karyawan sebagian besar berada di Jawa Timur. "Dari data posko pengaduan THR KSPI di Jawa timur ada 48 perusahaan yang belum membayar THR buruh," kata Said kepada Kompas.com di Jakarta, Rabu (7/8/2013). Said berpendapat bahwa posko pengaduan THR dari Kementerian Tenaga Kerja...

Read More

Advokat Perburuhan dan Perusahaan

Kantor Pengacara Ridwan Syaidi Tarigan & Partners adalah sebuah kantor pengacara yang juga memiliki pengalaman dalam bidang perburuhan yang bertujuan untuk memberikan bantuan dan jasa hukum dalam bidang perburuhan dalam perusahaan No. tlp 08128976132, 085814422366, 021-58900193;  email ; syaidi.ridwan@gmail.com pengertian-pengertian dalam peraturan perusahaan ada beberapa pengertian atau definisi yang perlu diketahui agar terdapat persamaan persepsi dalam memahami mengenai ketenagakerjaan perburuhan dalam perusahaan. bahwa...

Read More

Ridwan Syaidi Tarigan : Denny Indrayana Tidak Paham Profesi Advokat

  RSTP, Jakarta: Denny Indrayana mengaku tak gentar dengan pengaduan OC Kaligis ke Polda Metro Jaya, Kamis (23/8). Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia itu diadukan dengan tuduhan pencemaran nama baik. Denny sempat berceloteh di media sosial Twitter bahwa advokat pembela koruptor juga koruptor. Pernyataan itu dianggap Kaligis sebagai pencemaran profesi advokat. Sebab bagi Kaligis, mendampingi klien adalah profesionalitas seorang...

Read More

Hakim memeras dan merayu dengan dalil mengawal perkara di MA

Jakarta - Manajer Administrasi PT Onamba Indonesia Odi Juanda mengakui, duit yang diberikan kepada Hakim ad-hoc Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Imas Dianasari berasal dari perusahaan dan diketahui pimpinannya. "Tapi pimpinannya yang orang Jepang ini tidak tahu uang itu untuk apa," kata pengacara Odi, Ridwan Syaidi Tarigan, SH, Senin, 4 Juli, di kantor KPK. "Yang dia pertanyakan, apa memang di Indonesia semuanya harus dengan duit." Hakim Imas Dianasari dan Odi ditangkap KPK di Rumah Makan La Ponyo, kawasan Cibiru, Jawa Barat pada Kamis lalu,...

Read More

ANTASARI AKAN BEBERKAN DATA BARU PERKARA NASRUDIN DI TINGKATAN PK

Kuasa Hukum mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar, Makdir Ismail, mengatakan paling cepat bulan depan Peninjauan Kembali (PK) Antasari diserahkan ke Mahkamah Agung (MA). “PK secara konsep sudah selesai dan diserahkan ke Antasari. Tinggal menunggu beliau untuk menyerahkan PK. Sekarang keputusan PK ada di tangan Antasari,” ujar Makdir kepada okezone di Lapas Kelas I Tangerang, Sabtu (4/6/2011). Ditambahkan Makdir, PK yang telah diselesaikan tersebut berisi 120 halaman. Dalam PK itu akan ada pembeberan data baru Antasari,...

Read More

POLISI BERKENDARA MOTOR NGEBUT MELAPOR

sidang perkara di Jakarta Selatan saat ini mendengarkan keterangan saksi dan saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sudah 2 kali tidak hadir dan sekarang juga tidak hadir, saksi korban dalam keterangannya menyatakan bahwa pada saat itu saya sedang mengendarai sepeda motor di daerah kuningan, jalan pada saat itu dalam keadaan sepi, saya mengendarai kendaraan tersebut kira-kira dengan kecepatan 50-60 Kg/Jam, dan dalam keadaan mendadak tiba-tiba saya ditabrak oleh penegndara mobil yang dikendarai oleh terdakwa ujar Dwi di Pengadilan Jakarta...

Read More

Adhyaksa Diserang Aktivis LSM

Kantor pemerintahan dan pribadi dianggap menjadi lokasi paling strategis dan aman bagi para pelaku korupsi untuk bertransaksi. Karena itu, pernyataan yang mengklaim Sesmenpora Wafid Muharram dan petinggi PT DGI tak mungkin melakukan kegiatan suap-menyuap di Gedung Kemenpora dinilai sebagai upaya pembenaran yang menyesatkan.Kuasa hukum Sesmenpora Wafid Muharram, Adhyaksa Dault, sebelumnya menyatakan curiga ada yang berusaha menjebak kliennya...

Read More

Menteri Agama ‘Dibohongi’ Soal Penyelenggaraan Haji

Kamis, 14 April 2011 Dari 48 rekomendasi titik rawan korupsi penyelenggaraan ibadah haji, KPK merilis baru enam rekomendasi yang dijalankan Kementerian Agama. Tapi, Suryadharma Ali mendapatkan laporan dari anak buahnya bahwa seluruh rekomendasi sudah dijalankan.1 Menteri Agama Suryadharma Ali dikibuli anak buahnya mengenai laporan hasil penyelenggaraan ibadah haji. Foto: ...

Read More

Patrialis Akui Ada Jaringan Narkoba di Lapas

Kementerian Hukum dan HAM berjanji mencopot Marwan Adil dan akan menunjuk pejabat sementara Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Khusus Narkotika Nusa Kambangan. Marwan ditangkap aparat Badan Narkotika Nasional karena terindikasi terlibat peredaran narkoba di Lapas yang dia pimpin. Bukan hanya itu, Kementerian Hukum dan HAM berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk melacak kemungkinan...

Read More